TANGGAMUS, -(lintasindonesiaone.com)-LSM Gamapela meminta penegak hukum mengusut dugaan praktik pungutan liar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.
“Kami meminta penegak hukum proaktif melakukan penyelidikan dugaan pungli di DPMPTSP Kabupaten Tanggamus.Karena praktik pungli ini sangat memberatkan pelaku usaha, dan merugikan pemeritah daerah karena memicu PAD menguap,” ujar Ketua LSM Gamapela Lampung Tonny Bakri, Rabu 8 Desember 2021.
Apalagi kata Tonny, indikasi dugaan praktik pungli sudah jelas yakni dugaan setoran uang dalam pengurusan izin waralaba di pekon Sukaraja Kecamatan Semaka, serta pendirian waralaba di Kecamatan Gisting dan Talang Padang.
Apalagi pendirian izin tersebut sambung dia, juga diduga kuat menabrak aturan karena melebihi kuota yang ada dalam peraturan. “Indikasi sudah jelas ada info awal pungli pendirian waralaba dengan nilai sekitar Rp 30 an juta, dan dugaan menabrkan karena melebihi kuota. Penegak hukum bisa masuk dari info awal ini,” jelasnya.
Sebelumnya dugaan praktik pungutan liar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus ternyata bukan hanya isapan jempol.
Berdasarkan informasi yang didapat berjayanews.com terungkap praktik pungli pembuatan sebuah izin bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Mirisinya dana tersebut tidak masuk ke pos pendapatan daerah, karena diduga menguap masuk kantong oknum-oknum pejabat di DPMPTSP Tanggamus.
Contohnya penerbitan nomor Induk berusaha (NIB) sebuah usaha /perusahaan bisa dikenakan tarif mencapai Rp 30- Rp 35 juta, dan menabrak aturan perda tata ruang karena melebihi kuota yang sudah ditetapkan.
“Kalau pungli itu sudah lumrah, satu NIB buat usaha waralaba (indomart, alfamart) bisa Rp 30 an juta. Padahal di perdanya gratis. Contohnya waralaba di pekon Sukaraja Kecamatan Semaka, dan pendirian waralaba di Kecamatan Gisting dan Talang Padang yang semuanya menabrkan aturan karena melebihi kuota,” tegas sumber ujar salahsatu pelaku usaha yang minta namanya dirahasiakan, Selasa 7 Desember 2021.
Dugaan pungli bukan hanya pada NIB tapi juga pada izin mendirikan bangunan (IMB) dalam hal pendirian tower di Kabupaten Tanggamus
Dimana dalam dalam pendirian izin sebuah tower seluler BTS bisa dikenakan tarif sampai Rp 70 juta sedangkan berdasarkan PAD retribusinya hanya Rp 5 juta
“Mahal pak mengurus IMB itu. Untuk pendirian tower sampai mengeluarkan dana sebesar Rp.70 juta, kata salah seorang pemborong yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Kemudian pungli lainnya dalam penerbitan izin pemasangan banner atau baleho dimana tidak ada tarif resmi sehingga biaya yang dikenakan terkadang dipatok semau-maunya. “Itu lagi biaya pasag banner dan baleho tarifnya semau-maunya, kadang dipatok Rp 15 juta,” bebernya.
Sementara Adi Gunawan, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanggamus yang dikonfirmasi membantah isu tersebut.
Menurut dia semua proses perizinan semua sudah online. “Saya pikir semua itu hanya issu boss karna sekarang kita tau perizinan bisa diakses dimana saja saya melalui OSS dan si cantik cloud,” ujar Adi Gunawan Selasa 7 Desember 2021.
Dia menambahkan Perizinan juga bisa diakses dimana saja dan kapan saja ” Semua lewat OSS dan si Cantik cloud melalui ratu sikop,” pungkasnya. (Jal)
