Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai. Hal tersebut disampaikannya dalam Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza–Jihan, yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa kepemimpinannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun melalui percepatan, pemetaan anggaran, dan langkah efisiensi sejak sebelum pelantikan, Pemprov Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD secara bertahap.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, utang Rp600 miliar lunas ke pihak ketiga. Utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten kita atur skemanya. Efisiensi Rp200 miliar kita laksanakan, dan itu pun masih bisa menambah anggaran jalan sebesar Rp400 miliar,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, sektor konektivitas menjadi prioritas utama, khususnya perbaikan infrastruktur jalan provinsi. Menurutnya, kualitas jalan harus menjadi kebanggaan masyarakat Lampung.
“Visi saya terhadap jalan provinsi, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada. Pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat bangga dengan infrastrukturnya,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi fokus. Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama kinerja.
“KPI-nya salah satunya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita ingin seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan yang diberikan,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Gubernur Mirza mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial dalam pembangunan.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tetapi penjaga arah. Pers bukan sekadar pengamat, melainkan mitra dalam perjalanan pembangunan. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui capaian kinerja pemerintah, khususnya dalam satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan yang dinilainya sebagai fase krusial peletakan fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan para pemimpinnya. Ini memang baru peletakan pondasi, belum maksimal, tetapi sudah terlihat arah penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan,” katanya.
Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berperan sebagai corong pemerintah. Ia menegaskan independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami membangun sinergi tanpa melemahkan daya kritis. Silakan mengkritik, tapi tidak nyinyir. Tetap proporsional dan profesional,” tegasnya.
