BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung diminta segera melakukan pemetaan terpadu terhadap ketersediaan personel, peralatan pemadam, serta titik-titik sumber air di wilayah rawan kebakaran.
Instruksi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Antisipasi Karhutla Provinsi Lampung di Command Center Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (26/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, unsur Forkopimda, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudi Syawal, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam arahannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa ancaman karhutla harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena dampaknya dapat meluas dan menimbulkan kerugian besar apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Provinsi Lampung tengah memasuki periode krusial musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026.
Jihan menilai upaya pemadaman ketika titik api telah muncul (fire suppression) di Lampung sudah berjalan cukup baik. Namun, langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi (fire prevention) perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.
“Kita sudah punya peta risiko, tetapi belum sepenuhnya memiliki peta kapasitas. Saya minta BPBD bersama pihak terkait segera membuat overlay peta zonasi rawan bencana yang disandingkan dengan posisi personel dan keberadaan peralatan,” ujar Jihan.
Ia juga meminta agar inventarisasi sarana dan prasarana pemadaman dilakukan secara menyeluruh, termasuk pendataan panjang selang pemadam, ketersediaan tangki air, serta kesiapan peralatan di setiap kabupaten/kota.
Selain itu, pemetaan sumber air di sekitar wilayah rawan titik panas (hotspot) perlu menjadi prioritas, terutama pada kawasan gambut dan daerah dengan potensi aktivitas termal tinggi. Ketersediaan sumber air yang memadai dinilai penting untuk mempercepat respons petugas ketika terjadi kebakaran.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudi Syawal melaporkan bahwa sebanyak 194 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Lampung selama periode 23–25 Agustus 2026.
Berdasarkan pemutakhiran data pada 26 Agustus 2026 pukul 08.20 WIB, tercatat 50 titik panas, terdiri atas 47 titik dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga titik dengan tingkat kepercayaan sedang.
Sebagai langkah penanganan dan pengendalian karhutla, BPBD Lampung bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG juga mengaktifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 24–30 Agustus 2026.
Selain itu, dua helikopter water bombing dari BNPB dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan Taman Nasional Way Kambas.
Melalui penguatan pencegahan dini, pemetaan kapasitas, serta koordinasi lintas sektor, Pemprov Lampung berharap risiko karhutla dapat ditekan dan kesiapsiagaan seluruh unsur penanggulangan bencana semakin optimal selama periode musim kemarau.
