Bandarlampung, (lintasindonesiaone.com) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menggelar Workshop Pendidikan Sosialisasi Kurikulum Merdeka yang diikuti oleh puluhan guru, struktural serta fungsional sekolah dari Lampung Selatan. di Bandarlampung, Rabu (21/6/2023).
Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Khadafi dalam sambutannya mengatakan Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus Kurikulum tersebut yakni pada materi yang esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik.
“Karakteristik dari Kurikulum Merdeka yakni pembelajaran berdasar pada proyek pengembangan soft skills dan karakter yang menyesuaikan profil pelajar pancasila serta project based learning untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil siswa pancasila merupakan ciri pertama dari kurikulum mandiri ini”, Kata Khadafi.
“guru harus memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan dan kemampuan siswa serta konteks lokal dan mata pelajaran”, lanjut Khadafi.
Muhammad Khadafi juga menyampaikan era disrupsi telah membuat terjadi perubahan yang sangat mendasar pada sektor kehidupan. Di era Society 5.0 anak-anak tidak hanya harus dibekali cara berpikir kritis, namun juga analisa dan kreasi.
“Kurikulum Merdeka menjadi salah satu solusi untuk pendidikan Indonesia kedepan. Kurikulum yang lebih fleksibel tentu juga akan memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran, ditambah di era society 5.0 tentu menjadi tantangan sendiri untuk para guru menyesuaikan diri dalam pembelajaran yang harus berbasis teknologi”, Kata Khadafi.
Selain itu juga, Muhammad Khadafi menyampaikan empat poin penting dalam akselerasi solusi tepat waktu dan tepat sasaran kurikulum merdeka, yaitu :
1. Optimalisasi kinerja dan peningkatan anggaran Target sasaran program Kurikulum Merdeka yang saat ini di akomodir satuan pendidikan yang pelaksanaannya didukung oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Kemendikbudristek.
2. Keterbatasan infrastruktur dan SDM di daerah 3T dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
3. Melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan kesetaraan dengan melakukan kurasi perangkat ajar Kurikulum Merdeka pada pendidikan kesetaraan, serta pemanfaatan platform Merdeka Mengajar.
4. Fasilitasi percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk SMK PK, dengan memperbanyak pola pembelajaran magang di dunia kerja, guru/instruktur tamu dari DUDI, kelas industri serta penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui teaching factory di sekolah, melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan dengan melibatkan BBPPMPV/BPPMPV dan perguruan tinggi. (ido)
