Bandar Lampung – (lintasindonesiaone.com)-
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan DPC Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) Pelabuhan Panjang bakal mengirimkan surat kepada Perusahaan Bongkar Muat (PMB) untuk mencabut SK Suvervisi, dan digantikan dengan koodinator Kepala Regu Kerja (KRK) buruh bongkar muat.
Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya Pungutan Liar (Pungli) di lapangan dan tumpang tindih pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma usai mengumpulkan buruh TKBM di kantornya, Rabu (27/10).
Agus menjelaskan, sebab tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. 35 tahun 2007, suvervisi ini dibentuk dari PBM, sehingga tidak ada kewenangan untuk memungut atau mengatur buruh di lapangan.
“Jangan sampai ada Salahgunakan wewenang di lapangan,”kata Agus.
Sehingga diharapkan dengan dikumpulnya parah Buruh TKBM ini, mereka mengerti secara aturan, kalau mewakili mereka di lapangan adalah KRK.
“Maka dari itu saya kumpulkan buruh disini, untuk menegaskan hal itu. Selain itu agar tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari, karena adanya tugas yang tumpang tindih itu,”jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPC F-SPTI Pelabuhan Panjang, Ghojali, pengertian ke buruh ini agar menjaga tidak terjadi permasalah hukum dikemudian hari.
“Saya menegaskan Suvervisi itu adalah orang PBM, bukan dari buruh, sehingga tidak bisa memotong atau memunggut upah dari buruh,”ucapnya.(jal)
