BANDARLAMPUNG- Di saat kondisi keuangan Kota Bandar Lampung yang masih sekarat dan Honorer menjerit karna gaji mereka tiga bulan blm dibayar Serta insentif Rt hampir delapan bulan belum dibayar, pemerintah Kota malah melakukan pemborosan dengan membuat proyek yang tak prioritas yakni kegiatan penyekatan gedung DPRD Kota Bandar Lampung dengan anggaran mencapai hampir 10 miliar rupiah.
Tindakan yang sangat tidak mencerminkan kepedulian dan rasa perihatin dengan keadaan dilakukan pemerintah dan DPRD Kota Bandar Lampung yang terkesan pemborosan uang hal tersebut mendapat kecaman dan sorotan dari berbagai kalangan dan LSM Gamapela.
Melalui Ketuanya Gamapela Lampung Tony Bakrie menilai proyek penyekatan gedung DPRD senilai Rp 9,889 miliar yang dikerjakan CV Batin Alam dengan anggaran ABPD tahun 2021 tersebut sangat tidak pantas dan di luar rasa kemanusian.
“Kita menyayangkan pembangunan yang tidak prioritas malah jadi prioritas, apalagi saat kondisi keuangan pemkot ngos-ngosan dan gaji honor belum dibayar . Sebenarnya proyek penyekatan itu tidak terlalu mendesak harusnya bisa ditunda, kenapa harus dipaksakan ada apa ini?,” kata Tony Bakrie kepada wartawan, Rabu (29/10/2021)
Belum lagi kata Tony, kondisi wabah pandemi saat ini tidak sepantasnya pemerintah dan DPRD sibuk melakukan pembangunan dan rehab gedung, karena saat ini pemerintah tengah fokus menangani wabah. “Pemerintah dan wakil rakyat kita di Kota itu tidak ada sense of krisis,” imbuhnya.
Apalagi kata dia, DPRD baru saja selesai melakukan pembangunan dan renovasi gedung rapat paripurna dan ruangan fraksi yang menelan anggaran lebih kurang mencapai Rp 15 miliar yang dikerjakan PT Asmi Hidayat di tahun 2021 dengan hasil yang tidak memuaskan.
Pasalnya pembangunan renovasi beberapa pengerjaan proyek belum selesai karena banyak sejumlah ruangan seperti plafon hancur keramik rusak. “Tahun ini saja sudah 15 miliar digelontorkan untuk pembangunan dan renov gedung DPRD tapi hasilnya cukup memprihatinkan, patut diduga kerjaan itu bisa dibilang setengah hati karena anggaran tidak ada kok sekarang buat proyek lagi,” tegasnya.
Adanya pekerjaan tersebut kata Tony patut diduga kuat ada unsur pemaksaan dan KKN oleh sejumlah oknum yang ingin mendapatkan keuntungan. “Patut diduga proyek ini dipaksakan karena oknum-okum yang ingin cari keuntungan. Dan Gamapela sudah mengirim surat ke sekretariat dan Ketua DPRD Kota meminta mereka memberikan penjelasan apalagi kita lihat plang proyeknya juga disembunyikan di atas,” tutupnya
Sementara Handeri pengawas proyek mengaku pihaknya tengah melakukan rehabilitasi lantai II dan lantai parkir di gedung A DPRD termasuk mengganti keramik kamar mandi. Terkait plang proyek yang disembunyikan di atas dan K3 ia tak bisa menjawabnya.
“Ini pekerjaan baru mulai, pertama rehab lantai 2 ganti keramik parkir. Kalau plang biar diatas aja,” kata Handeri (*)
