BANDAR LAMPUNG – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung memantik sorotan serius dari DPRD setempat. Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung langsung menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin (8/9/2025).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi, dalam rapat itu membeberkan fakta bahwa terdapat 441 laporan siswa yang mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG. Dari hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diketahui bahwa menu puyunghai yang dikonsumsi siswa positif mengandung bakteri Bacillus cereus.
“Bakteri ini menyebabkan diare dan keracunan dengan masa inkubasi sekitar 16 jam,” ungkap Muhtadi.
Selain itu, tim juga memeriksa kualitas air dan menemukan adanya bakteri E. coli yang biasanya muncul akibat kontaminasi tinja manusia. Meski bukan faktor utama, keberadaan E. coli menjadi indikator lemahnya higienitas di dapur pengolahan MBG.
Lebih lanjut, investigasi lapangan menemukan berbagai pelanggaran standar kebersihan. Di antaranya, peralatan dapur yang tidak sesuai standar, bahan makanan yang diletakkan langsung di lantai tanpa alas, serta tempat pembuangan sampah yang dibiarkan terlalu dekat dengan area pengolahan makanan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. DPRD meminta Pemerintah Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama pada aspek pengawasan dan standar operasional higienitas dapur.
“Program ini tujuannya mulia, yakni meningkatkan gizi anak-anak. Tapi kalau pelaksanaannya abai pada standar kebersihan, justru membahayakan nyawa siswa. Ini harus diperbaiki total,” tegas salah satu anggota dewan dalam rapat.
DPRD juga mendesak Dinas Kesehatan dan SPPG untuk melakukan monitoring berkala ke dapur-dapur penyedia MBG, memastikan seluruh proses pengolahan makanan sesuai dengan prosedur kesehatan dan keamanan pangan.
Kasus ini menjadi evaluasi penting agar program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar menyalurkan makanan, tetapi benar-benar menjamin keamanan, higienitas, dan kesehatan bagi seluruh penerima manfaat.
