Bandar Lampung-(lintasindonesiaone.com)-Pemerintah pusat memutuskan bakal menghapuskan tenaga kerja honorer di setiap instansi terhitung sejak 2023 mendatang.
Keputusan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Belakangan, keputusan itu membuat ribuan honorer lingkup Pemkot Bandar Lampung gelisah terkait nasib mereka di kemudian hari.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi I Fandi Tjandra mengharapkan agar Pemkot Bandar Lampung bisa memberi solusi atas kegamangan tersebut.
Salah satunya, Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut berharap Pemkot membuka peluang untuk tenaga PPPK Non-guru.
Belakangan ini, menurutnya peralihan honorer ke PPPK condong hanya tertuju pada guru juga tenaga kesehatan.
Sementara, sejatinya PPPK terbagi menjadi dua, yakni PPPK Guru dan PPPK Non-guru.
“Saya rasa jika pemkot, khususnya BKD mau lebih berjuang, mereka bisa mengusulkan formasi PPPK untuk honorer yang bukan guru atau tenaga kesehatan,” ucap Fandi.
Sebab, lanjut dia, semua honorer berhak mendapat jaminan kerja yang lebih layak, salah satunya melalui jalur PPPK.
Di mana, dirinya masih sangat mengingat bahwa dalam hearing belum lama ini, tercatat saat ini jumlah honorer di lingkup Pemkot Bandar Lampung berjumlah 5.366 orang.
Jumlah itu belum termasuk penambahan 34 tenaga honorer pada Februari tahun ini yang belum di-SK-kan. Alhasil, jumlah keseluruhan tenaga honorer bisa mencapai 5.400 orang.
“Jadi intinya harus dipikirkan juga nasib ribuan honor di luar guru dan tenaga kesehatan,” pungkasnya. (Rls/jal)
