LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Rimau Kantor Bappeda Lampung Selatan, Rabu (11/3/2026).
Menurut Wagub Jihan, Musrenbang RKPD menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sejalan dengan visi pembangunan nasional dan Provinsi Lampung.
“Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang memasuki fase akselerasi pencapaian target pembangunan. Karena itu, sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan optimal,” ujar Wagub Jihan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan memaparkan sejumlah capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.
Ia juga mengapresiasi kinerja Kabupaten Lampung Selatan yang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni sebesar 5,71 persen.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Provinsi Lampung berhasil turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebesar 12,05 persen.
Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung berada pada angka 4,21 persen dan termasuk empat terendah secara nasional. Sedangkan TPT Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebesar 4,67 persen.
Wagub Jihan juga memberikan apresiasi terhadap capaian penanganan stunting di Lampung Selatan. Prevalensi stunting Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebesar 10,4 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang berada pada angka 15,9 persen.
“Berbagai capaian tersebut menjadi modal penting untuk memasuki fase akselerasi pembangunan tahun 2027, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Percepatan Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Desa
Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan konektivitas di Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp107,8 miliar untuk penanganan jalan provinsi sepanjang 10,9 kilometer.
Selain itu, dukungan pembangunan jalan desa juga diberikan melalui alokasi anggaran sebesar Rp1,29 miliar untuk enam ruas jalan desa di Lampung Selatan.
Menurut Wagub Jihan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses ekonomi masyarakat.
Pemprov Lampung juga terus mendorong program unggulan Desaku Maju sebagai strategi memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pembangunan yang produktif dan terintegrasi.
“Program ini dirancang untuk membangun ekonomi desa melalui pendekatan perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial,” ungkapnya.
Pada 2026, program tersebut didukung berbagai alokasi, di antaranya penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi, pengadaan 82 unit mesin pengering (dryer) senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa dengan anggaran Rp6 miliar.
Selain itu, penguatan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus dilakukan agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Lampung Selatan sebagai Koridor Strategis Pembangunan
Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung diarahkan melalui tiga koridor strategis. Kabupaten Lampung Selatan menjadi bagian dari Koridor Wilayah I yang diproyeksikan sebagai pusat ekonomi kreatif, pariwisata, ketahanan pangan, serta pengembangan industri berbasis ekonomi, riset, dan teknologi.
Dalam koridor tersebut, Lampung Selatan memiliki sejumlah proyek strategis, di antaranya pengembangan Kotabaru dan sekitarnya, Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Katibung, rencana Kawasan Industri Energi Terpadu, pembangunan Jalan Tol Lematang–Panjang, pengembangan Pelabuhan Sebalang, Bakauheni Harbour City (BHC), serta kawasan khusus pariwisata pesisir Kalianda.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Wagub Jihan menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Wagub Jihan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perencanaan yang kita susun hari ini harus menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Selatan serta Provinsi Lampung,” pungkasnya.
