Bandarlampung (lintasindonesiaone.com) – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Bandarlampung Ilham Alawi menolak salah satu poin rancangan pendapatan Pemkot dalam APBD Perubahan (APBDP).
Ilham Alawi, menjelaskan proyeksi pendapatan dalam APBDP mencapai Rp517 miliar. Nilai itu 71% ditopang dari penjualan aset yang dapat mencapai Rp385 miliar.
“Kami mengkhawatirkan dalam waktu yang sangat singkat selama tiga bulan, ini tidak dapat terealisasi sehingga dapat menambah utang akhir tahun anggaran,” kata Ilham, DALAM Sidang paripurna DPRD Bandarlampung dengan agenda pengesahan KUA PPAS APBD-P Pemkot Bandarlampung, Selasa, (5/9/2023).
Selain itu, proyeksi pendapatan dari penjualan aset itu juga tidak berdasarkan peraturan.
Karena berdasar Pasal 326 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penjualan aset berupa tanah dan bangunan harus didahului penilaian pemerintah atau penilai publik.
Selain itu, Pasal 331 Permendagri juga menyebutkan penjualan aset tanah dan bangunan serta aset lain di atas Rp5 miliar harus mendapatkan persetujuan DPRD.
“Proyeksi pendapatan dari penjualan aset ini tidak berdasarkan aturan. Nilainya tidak berdasarkan nilai tim penilai yang kompeten, belum mendapatkan persetujuan dewan, dan dalam waktu penjualan yang terbatas akan menambah beban utang,” katanya. (*)
