MEDAN – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri Dialog Kota Tangguh yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan 98 kepala daerah bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk membahas strategi memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Dialog Kota Tangguh membahas tiga isu utama, yakni penguatan ketahanan fiskal daerah, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta ketahanan pangan melalui optimalisasi potensi daerah dan inovasi tata kelola pangan.
Ketahanan fiskal menjadi salah satu fokus pembahasan dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi daerah. Sementara aspek kebencanaan diarahkan pada penguatan sistem kepemimpinan, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan kota dalam merespons kondisi darurat.
Pada sektor pangan, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat swasembada, meningkatkan tata kelola, serta menciptakan inovasi dalam distribusi dan pasar pangan.
Eva Dwiana mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperluas kerja sama antardaerah sekaligus mempelajari berbagai praktik pembangunan yang dapat diterapkan di daerah.
“Rakernas APEKSI bukan sekadar ajang silaturahmi antarkepala daerah, tetapi juga forum strategis untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks,” ujar Eva.
Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan yang hampir serupa sehingga diperlukan kolaborasi dan pertukaran gagasan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui Dialog Kota Tangguh ini, kami memperoleh banyak perspektif dan pengalaman dari berbagai daerah dalam membangun kota yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.
Rakernas XVIII APEKSI diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota, mendorong inovasi pembangunan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
