Bandar Lampung-(lintasindonesiaone.com)-Ketua Strategi Kebijakan Analisa Anggaran Publik (SKAAP) Lampung Andre Arifin meminta presiden Jokowi dan menteri agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengevaluasi jabatan kepala kanwil kemenag Lampung Juanda Naim yang diduga ikut bermain politik dalam muktamar NU ke-34.
Diketahui Kanwil Kemenang Agama Provinsi Lampung diduga memborong ratusan kamar hotel bintang dan melati di Bandar Lampung bertepatan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 34 pada 23-25 Desember 202i dinilai janggal
Tindakan tersebut dinilai janggal dan tidak etis karena ditenggarai ada muatan politis karena bertepatan dengan pelaksanaan muktamar NU ke -34 yang akan digelar Desember 2021 mendatang
Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi mengungkap adanya fakta Kemenag Lampung memboking sejumlah kamar hotel berbintang hingga hotel-hotel biasa di Bandar Lampung bertepatan dengan muktamar NU
“Presiden Jokowi dan menteri agama harus bersikap. Jika perlu jabatan kanwil kemenag Lampung dievaluasi karena diduga tidak netral. Terlepas sudah ada bantahan kanwil, tapi ini harus disikapi serius, karena memang kebetulan salahstu calon ketua NU itu ada kedetakan dengan menteri agama,” tegas Andre.
Pasalnya jika aksi borong hotel tidak terungkap atau tercium media, bukan tidak mungkin hal itu bisa terlaksana dan yang menjadi pertanyaan anggaran darimana untuk memborong hotel tersebut.
“Allhamdulllah ini aksi borong hotel ini sudah terungkap andai tidak maka yang jadi pertanyaan itu anggaran dari mana. Kedua, apakah dibenarkan kanwil menjad tim sukses salahsatu calon,” bebernya.
Diketahui Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi mengungkap fakta Kemenag Lampung memboking sejumlah kamar hotel berbintang hingga hotel-hotel biasa di Bandar Lampung bertepatan dengan muktamar NU
Irpandi menyebut tindakan tersebut mengarah sabotase terhadap kegiatan muktamar sehingga mereka memborong hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar
Pasalnya panitia Muktamar bisa kesulitan menyediakan fasilitas kepada para kiai dan para tamu dari penjuru nusantara yang akan menghadiri Muktamar.
Irfandi mengungkap ada sejumlah hotel terkonfirmasi dipesan pihak kanwil Kemenag Lampung diantaranya Hotel Amalia 70 kamar, Swissbell 50 kamar, Sheraton 80 kamar, Novotel 80 kamar, Emersia 80 kamar, Springhill 80 kamar, Yuna Hotel 120 kamar,
Kemudian ada juga hotel kecil seperti Tanggo hostel, Nusantara Syariah, dan Hotel BBC di Lampung Tengah.
Sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung sudah buka suara terkait tudingan aksi borong kamar hotel bintang dan melati di Bandar Lampung bertepatan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 34 pada 23-25 Desember 2021
Menurut Kepala Kanwil Kemenag Lampung Juanda Naim tidak ada aksi borong kamar hotel yang dilakukan kanwil Kemenag Lampung .
“Gak benar itu, siapa saya, apa hubungannya dengan saya, intinya saya tidak terlibat soal seperti itu,”ucapnya saat dikonfirmasi awak media Senin 8 November 2021
Ia meminta pihak NU memperjelas lagi maksud ucapan terkait Kemenang melakukan aksi borong kamar tersebut.
“Coba tanya lagi yang bersangkutan, apakah berbicara seperti itu. Saya tadi sudah berbicara dengan dia (Irfandi), saya tegaskan saya tidak ada aksi borong kamar,”katanya.
Sementara Kasubbag Umum dan Humas Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Indri Hapandi menjelaskan kanwil Kemenag Lampung tidak melakukan aksi borong kamar hotel berbintang maupun melati yang dibooking atas nama Kanwil Kemenag Lampung, maupun yang dilakukan olehstruktur organisasi di bawahnya, pejabat ataupun ASN Kanwil Kemenag Lampung.
“Silahkan di cross check kepada hotel-hotel yang disebutkan namanya, adakah yang dibooking atas nama Kanwil Kemenag Lampung dan jajaran di bawahnya,” ujar Indri.
Ia menjelaskan tidak ada perintah dari atasan, baik pusat maupun provinsi membooking hotel terkait dengan pelaksanaan muktamar NU di provinsi Lampung.
Menurut dia, kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Pada prinsipnya siap membantu mensukseskan terselenggaranya muktamar NU dan muktamar organisasi keagamaan lainnya dari semua unsur agama yang diadakan di Provinsi Lampung sesuai kapasitas dan tetap mengacu peraturan yang berlaku. (Ran)
