LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi desa sebagai tiga prioritas utama pembangunan daerah pada 2027. Arah kebijakan tersebut disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Prioritas tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Lampung Timur di Sukadana, Senin (30/3/2026).
Menurut Jihan, penyusunan RKPD 2027 merupakan bagian dari implementasi tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, sekaligus memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang difokuskan pada percepatan pencapaian target pembangunan.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar perencanaan serta pelaksanaan program berjalan selaras dan saling mendukung.
Dari sisi kinerja makro, perekonomian Provinsi Lampung pada 2025 tumbuh 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen maupun Pulau Sumatera sebesar 4,81 persen. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 24,98 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 4,65 persen. Meski demikian, daerah tersebut masih menghadapi tantangan berupa tingkat kemiskinan sebesar 12,15 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang berada pada angka 9,66 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen, sedangkan Lampung Timur berada pada angka 3,18 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 dan Lampung Timur sebesar 73,92, yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut terus mengalami peningkatan.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung mengusung tema RKPD 2027, “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi melalui peningkatan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Dalam implementasinya, pemerintah juga memperkuat Program Desaku Maju sebagai strategi membangun ekosistem ekonomi berbasis desa. Pada 2026, program tersebut didukung pengadaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi, 82 unit mesin pengering hasil pertanian senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa dengan anggaran Rp6 miliar.
Khusus di Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 miliar untuk penanganan 6,2 kilometer jalan provinsi dan Rp7,29 miliar bagi pembangunan 34 ruas jalan desa. Selain itu, bantuan keuangan khusus sebesar Rp10 juta per desa disalurkan kepada 264 desa dengan total anggaran Rp2,64 miliar.
Jihan menegaskan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang lebih merata, memperkuat produktivitas daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas pemerintahan serta optimalisasi potensi lokal.
