BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan ekonomi berbasis desa. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pasar kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan di tengah tingginya jumlah penduduk usia produktif.
Strategi tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat penilaian kinerja pemerintah daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Marindo menjelaskan Provinsi Lampung memiliki bonus demografi dengan komposisi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai 69,24 persen dari total penduduk. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi apabila didukung peningkatan kualitas tenaga kerja dan tersedianya lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang perlu terus ditingkatkan, tingkat upah yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang belum optimal.
Data tahun 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung berada pada angka 4,21 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran masih didominasi lulusan SMA dan SMK, yang mengindikasikan belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, sekitar 64,72 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena mencerminkan perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja sekaligus penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pelatihan kewirausahaan, penguatan manajemen usaha, hingga standardisasi produk guna meningkatkan daya saing pelaku usaha.
Pemerintah juga memperluas akses informasi ketenagakerjaan melalui aplikasi SiGajah sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang tersedia. Di saat yang sama, perhatian diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui program pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap dunia kerja.
Sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, Pemprov Lampung juga mengembangkan program Desaku Maju yang berfokus pada penguatan ekonomi desa, peningkatan produktivitas masyarakat, dan penciptaan peluang usaha berbasis potensi lokal. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Marindo menegaskan bahwa upaya menurunkan pengangguran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Lampung.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan tingkat pengangguran yang lebih berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif.
