Bandar Lampung – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyampaikan apresiasi atas bantuan anggaran sebesar Rp5 miliar dari Kementerian PUPR untuk penyusunan roadmap atau master plan pengelolaan sungai dan drainase. Program ini dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam upaya mengatasi banjir yang kerap terjadi di Bandar Lampung.
Menurut Agus, sejak awal pihaknya mendorong agar penanganan banjir dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat melalui BBWS dan Kementerian PUPR. Ia menegaskan bahwa persoalan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan membutuhkan sinergi lintas instansi.
Agus menilai keterlibatan pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem pengendalian banjir yang terencana dan terintegrasi. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan roadmap tidak dapat dianggap sebagai solusi instan, namun menjadi dasar penting untuk memperbaiki sistem drainase dan pengelolaan sungai secara menyeluruh.
Komisi III DPRD Bandar Lampung, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas PU, Perkim, dan Bappeda guna menyiapkan langkah teknis lanjutan setelah master plan selesai disusun.
Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa kondisi sungai di Bandar Lampung, seperti penyempitan dan sedimentasi, menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Namun ia menekankan bahwa persoalan banjir memiliki banyak faktor yang saling berkaitan.
Melalui pemetaan yang lebih sistematis dan berbasis data, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menentukan titik prioritas penanganan banjir secara berkelanjutan. Agus juga menegaskan pentingnya konsistensi kolaborasi lintas sektor agar perkembangan Bandar Lampung sebagai kota metropolitan dapat diimbangi dengan sistem drainase dan pengelolaan sungai yang baik.
Dengan dukungan anggaran tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung berharap upaya pengendalian banjir ke depan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan demi kepentingan masyarakat.
