BANDAR LAMPUNG – Rencana pembangunan perumahan khusus ASN di Kota Bandar Lampung ternyata belum masuk dalam APBD 2026, sebagaimana dikonfirmasi Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi.
Dalam rapat evaluasi anggaran 2025 bersama Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum, DPRD memastikan kesiapan perencanaan, tetapi belum ada alokasi pembiayaan untuk tahun mendatang.
“Pada saat evaluasi 2025 minggu lalu, kami sudah konfirmasi ke Perkim dan PU. Memang belum ada pembahasan secara detail, termasuk alokasi pembiayaan di 2026,” ujar Agus, Selasa, 24 Februari 2026.
Skema Alternatif: Kerja Sama Pihak Ketiga
Agus menilai jika perumahan ASN ingin direalisasikan segera, opsi paling memungkinkan adalah menggandeng pihak ketiga, seperti yang pernah diterapkan pada proyek perumahan non-APBD di Ragom Gawi melalui skema koperasi.
“Kalau memang tidak ada di APBD 2026 dan mau dilaksanakan sekarang, ya harus menggandeng pihak ketiga. Kami tetap mendukung program 3 juta rumah dari pusat sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan perumahan ASN harus menjadi role model kawasan percontohan, dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang memadai serta bebas risiko banjir.
“Kalau ini perumahan ASN, harus jadi percontohan. Fasum, fasosnya jelas, dan kalau bisa bebas banjir,” tegas Agus.
Tetap Perhatikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Selain itu, Agus mengingatkan pemerintah kota agar tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyoroti program bedah rumah dengan bantuan Rp20 juta yang dianggap belum cukup, karena masyarakat sering harus menambah biaya sendiri.
“Evaluasi saya setelah beberapa kali turun ke lapangan, bantuan Rp20 juta itu tidak cukup. Masyarakat harus nombok. Ini harus dipikirkan ulang,” pungkasnya.
Langkah DPRD ini diharapkan menjadi dorongan bagi Pemkot Bandar Lampung untuk menyusun strategi perumahan ASN yang realistis, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat umum.
