Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menganugerahkan penghargaan atas keberhasilan Pemprov Lampung meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dengan predikat BB (Sangat Baik).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Pada kesempatan yang sama, prestasi turut diraih Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk pertama kalinya pada Tahun 2025.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kolaborasi dan kerja kolektif seluruh jajaran. Ini menjadi bukti bahwa penguatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi terus kami dorong secara konsisten,” ujar Jihan.
Ia menambahkan, peningkatan predikat SAKIP menjadi BB bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan refleksi dari upaya sistematis dalam memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja agar lebih berdampak nyata bagi masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait penghargaan Zona Integritas yang diraih RSJD Lampung, Jihan menilai capaian tersebut sebagai wujud konkret implementasi nilai integritas dalam pelayanan publik. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi dan standar baru bagi perangkat daerah lainnya untuk terus berbenah dan berinovasi.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan integritas pasca perolehan penghargaan. Ia mengingatkan agar praktik manajemen kinerja yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Menurut Rini, orientasi kinerja harus terus digeser dari sekadar pemenuhan aspek administratif menuju pencapaian hasil dan manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Instansi penerima penghargaan diharapkan menjadi role model dan agen perubahan. Jadilah rujukan praktik baik serta pusat pembelajaran bagi instansi lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam implementasi SAKIP dan pembangunan Zona Integritas,” ujar Rini.
Ia juga mendorong agar capaian tersebut direplikasi secara luas dan diiringi inovasi berkelanjutan dalam tata kelola, sistem, serta budaya kerja, sehingga reformasi birokrasi memberikan dampak yang semakin luas dan berkesinambungan.
“Capaian SAKIP dan Zona Integritas harus menjadi instrumen strategis untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
