Lampung Selatan- (Lintasindonesiaone.com)-Polemik warga desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan vs Pujianto Kades Dabah Balau, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan tak kunjung selesai.
Meski sudah beberapa kali didemo warga yang menuntut Pujianto lengser dari jabatannya ditambah laporan warga terkait sejumlah penyimpangan namun hingga kini pemkab Lampung Selatan tak kunjung bernyali.
Hal ini mendapat sorotan sejumlah lembaga diantaranya LSM Gamapela dan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kota Balam yang mempertanyakannya.
“Ada apa mulai dari inspektorat dinas PMD dan camat yang tidak memproses laporan soal dugaa penyimpangan kades Sabah balau,” kata Ketua LSM Gamapela Tonny Bakri kepada awak media Minggu 4 Juni 2022.
Diketahui sebelumnya warga Sabah Balau telah melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Sabah balau Pujianto kepada Inspektorat Camat dan Dinas Pemerintahan Desa.
Warga melaporkan sejumlah penyimpangan diantaranya terkait SPJ fiktif pelaksanaan dana desa 2021,markup anggaran perubahan 2021, dugaan Pemalsuan tanda tangan BPD di anggaran perubahan dana desa 2021.
Kemudian tindakan sewenang-wenang pemecatan sekdes dan Kadus di desa Sabah Balau yang tidak sesuai aturan undang-undang
Selanjutnya dugaan sejumlah penggunaan anggaran dana desa tahun 2021 untuk pembangunan yang terkesan asal-asalan dan tidak sesuai dengan Rencana anggaran biaya.
Tony Bakrie menduga pemerintah kabupaten Lampung Selatan seperti tutup mata dan terkesan melindungi tindakan melanggar hukum yang diduga dilakukan Pujianto.
“Kalau begini pemkab dibawah kepemimpinan Bupati Nanang yang juga mantan kepala desa seperti tutup mata dan melindungi Pujianto, ini yang menjadi pertanyaan kita, makanya kami dorong Bupati dan jajarannya segera bertindak dan jangan dibiarkan,” kata Tony
Atas dugaan penyimpangan ini, sejumlah perwakilan tokoh-tokoh desa Sabah Balau beserta ketua BPD dan jajarannya sepakat akan menempuh jalur hukum untuk menuntut kepala desa Pujianto mundur dari jabatannya.
“Kita minta inspektorat dan Dinas PMD Lampung Selatan segera bertindak turun dan tindaklanjuti laporan warga. Ini banyak pelanggaran loh, jangan dibiarkan,” tambah dia.
Sementara Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Balam Yunizar meminta APH dan InspektoraT serta Dinas PMD Lampung Selatan segera menurunkan tim dan memproses apa yang menjadi pengaduan warga dan jika memang terbukti dalam dugaan penyimpangan dana desa tersebut Yunizar meminta APH segera pecat dan penjarakan kades tersebut.
Pasalnya jika dibiarkan berlarut-larut masalah ini akan menjadi preseden buruk dan penilaian buruk terhadap kinerja Bupati Lampung Seatan dan jajarannya.
“Kita mengimbau jajaran pemerintah Lampung Selatan harus peka dan punya sense of crisis atas gejolak masyrakat di desa Sabah balau, masalah harus diselsaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut, ini tidak baik buat pembangunan Desa Sabah Balau,” tegas Yunizar.
Ia pun mendorong dan mengimbau warga tetap melakukan upaya hukum tepat dan terarah menyikapi masalah dengan kades Pujianto.
Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan Kades Sabah Balau Pujianto belum berhasil dikonfirmasi karena ponselnya dalam keadaan tidak aktif termasuk (*)
