Dialog Bersama Disabilitas
Dialog ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada 8 Juli 2025 dengan pimpinan DPRD. Tiga narasumber utama hadir, yakni Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari, akademisi FISIP Unila Gita Paramita Djausal, dan pengurus Lamban PuAn yang juga akademisi FISIP Unila, Drs. Ikram Baadilla. Diskusi dipandu fasilitator SATUNAMA, Sely Fitriani, dengan tujuan memperkuat kapasitas kelompok rentan agar bisa lebih aktif dalam pengambilan kebijakan publik.
Sejumlah anggota DPRD hadir, di antaranya Misgutini dan Yuni Karnelis (Komisi I), Zainal Abidin (Komisi II), Agus Widodo dan Rizaldi Adrian (Komisi III), serta Dewi Mayang Suri Djausal dan Heti Friskatati (Komisi IV).
Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Lampung, Setiawan, menyoroti masih sulitnya penyandang disabilitas memperoleh tempat tinggal yang layak. “Kesetaraan dalam tempat tinggal juga kami harapkan. Sampai sekarang, kami masih banyak kesulitan dalam pengajuan rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lampung, Edi Waluyo, menilai implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berjalan lambat. “Perda ini sudah lahir, tapi implementasinya sangat lambat. Katanya BUMN wajib mempekerjakan satu persen disabilitas, swasta dua persen. Faktanya, jauh dari kenyataan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, menyatakan pihaknya akan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan. “Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal kemanusiaan. Kota harus hadir untuk semua, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal agar Pemerintah Kota bersama DPRD lebih serius mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota inklusif dan ramah disabilitas.
