BANDAR LAMPUNG – Masifnya titik banjir yang merendam Kota Bandar Lampung usai hujan deras belakangan ini memicu reaksi keras dari Aliansi Masyarakat Lampung (AML), pihaknya mendesak Wali Kota Bandar Lampung segera mengevaluasi total kinerja satuan kerja terkait, khususnya Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Ketua AML, Sunawardi, menilai ada ketimpangan kinerja yang sangat kontras antara Wali Kota dengan para bawahannya di jajaran Dinas PU.
Wali Kota Kerja 24 Jam, Bawahannya Ke Mana?
Sunawardi menyatakan keprihatinannya terhadap Wali Kota Eva Dwiana (Bunda Eva) yang dinilai telah bekerja maksimal siang dan malam demi menata kota. Namun, kerja keras tersebut seolah “mentah” akibat kinerja bawahan yang dianggap tidak prioritas.
“Kita lihat Bunda (Wali Kota) keliling 24 jam pantau kota, lebarkan sungai, normalisasi sana-sini. Tapi apakah bawahannya tetap sama? Sepertinya tidak. Kondisi banjir di mana-mana membuktikan kinerja Dinas PU, terutama Bidang SDA, harus ditinjau ulang. Mereka ini sebenarnya bekerja atau tidak?” tanya Sunawardi retoris, Rabu (15/5/2026).
Ironisnya, saat dikonfirmasi mengenai kondisi darurat banjir yang melumpuhkan sejumlah titik, Kepala Bidang SDA Dinas PU Bandar Lampung, Irwan Maidi Saputra, enggan memberikan jawaban teknis. Ia justru melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada satuan tugas (Satgas) lapangan.
“Kalau banjir konfirmasi langsung ke Satgas, saya sedang mendampingi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” cetusnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Banjir yang terjadi sejak Selasa malam dilaporkan melumpuhkan akses vital warga. Berikut beberapa titik terparah:
* Pertigaan RSUD Abdoel Moeloek: Air setinggi mobil, memutus akses darurat.
* Jalan Sultan Agung (Way Halim): Luapan air menutupi seluruh badan jalan dua jalur.
* Jalan Pulau Sebesi (Sukarame): Kawasan belakang kampus UIN RIL terendam melebihi 50 cm.
AML menegaskan, tanpa adanya loyalitas dan kerja cepat dari tingkat Satker, upaya Wali Kota membebaskan Bandar Lampung dari banjir hanya akan menjadi jalan di tempat. Masyarakat kini menunggu langkah tegas pimpinan kota untuk mencopot atau mengevaluasi oknum pejabat yang dinilai “lamban” merespons bencana. (Nda)
